10 Juli 2020

bacaan santai sambil ngopi

ILUSTRASI

PSBB Edisi Lima Seperti Apa, Ya? Yuk, Baca di Sini!

PEMBATASAN Sosial Berskala Besar (PSBB) edisi empat di Banten, Tangerang Raya khususnya: Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangsel, selesai Minggu 28 Juni 2020. Selanjutnya, seperti apa?

Dalam Press Release Nomor: 488/094-Kominfo/VI/2020, dari Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten, Ir. Hj. Eneng Nurcahyati pada Minggu 28 Juni 2020, menyebutkan bahwa melalui telekonferensi Rapat Evaluasi Pelaksanaan PSBB Tahap III Wilayah Tangerang Raya, Gubernur Banten H. Wahidun Halim menyatakan jika PSBB dilanjut. Artinya, mulai Senin 29 Juni 2020 besok, PSBB lanjutan ini mulai dilaksanakan lagi, yaitu sampai 12 Juli 2020.

Menurut Wahidin Halim, perpanjangan PSBB di wilayah Tangerang Raya ini, dari berbagai catatan, kelonggaran disesuaikan dengan kebutuhan sosial masyarakat

“PSBB diperpanjang dengan memuat berbagai instrumen yang disesuaikan dengan hal-hal yang masih dijadikan keluhan secara sosial kemasyarakatan,” kata mantan Lurah Pinang yang pernah menjabat dua periode sebagai Wali Kota Tangerang tersebut dalam keterangannya.

Wahidin juga menyebut, terkait PSBB ini, jika ada keluhan sosial kemasyarakatan, bisa dilakukan konsolidasi dan koordinasi secara terperinci, yang semua itu dikoordinir oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Termasuk di antaranya soal persiapan menghadapi sholat Iedul Adha serta potong hewan qurban. Hal-hal seperti ini akan secara rinci dimasukkan dalam Pergub. Tapi itu nanti, Pergubnya akan menyusul!

Wahidin juga mengklaim, berdasarkan hasil pantauannya, pasar modern relatif patuh pada protokol kesehatan. Tapi sebaliknya, pasar tradisional, persoalan memang social distancing dan juga fasilitas cuci tangan yang belum merata. Artinya, ada tapi tidak merata, atau ada tapi tidak tersosialisasi dengan baik.

“Jadi pasar tradisional ini, relatif perlu perhatian khusus,” katanya.

Dikatakan pula, informasi aktual pelaksanaan PSSBB dari bupati/walikota menjadi bahan untuk menetapkan langkah dan kebijakannya, baik untuk hari ini maupun ke depan. Jadi, kepala daerah jangan anggap remeh persoalan-persoalan di masyarakat yang berkaitan dengan aturan dan penerapan PSBB tersebut. Karena jelas, PSBB dibuat untuk mencegah penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang sudah menjadi pandemi global, termasuk di Indonesia, Banten dan Tangerang Raya khususnya.

Nah, kalimat ini juga muncul dari pernyataan Wahidin Halim sebagai gubernur: yaitu, dirinya mengapresiasi para kepala daerah di wilayahnya, jika selama ini perekonomian masih berjalan dengan stabil. Ehem, bagaimana dengan ojek online (Ojol), ya?

“Lainnya, kuartal ketiga yang seharusnya mulai terasa saat pandemi, tapi di tengah krisis aktivitas masyarakat tidak berkurang. Untuk belanja sehari-hari, berdasarkan survei, masyarakat relatif cukup berkemampuan,” begitulah katanya.

Namun lanjutnya, di lain pihak ada aktivitas-aktivitas masyarakat yang menjadikannya senang dan merasa bangga dengan sosialisasi dan terbiasa dengan melaksanakan protokol kesehatan. Misalnya masyarakat sudah terbiasa menggunakan masker keman- mana: di jalan, di toko, dan sebagainya. Tapi masih ada juga aktivitas masyarakat, atau gerakan-gerakan masyarakat, meskipun pakai masker namun tidak social distancing. Nah, contohnya ketika Bupati Tangerang berkunjung ke Pasar Curug beberapa waktu lalu. Beredar foto bupati diantara kerumunan masa. Dan, ini tidak boleh dicontoh loh, ya?

Tapi, kata Wahidin Halim, ada yang menggembirakan loh! Walau fluktuatif, dari hasil rapid test secara masal maupun dalam jumlah tertentu, persentase yang reaktif sangat kecil. Dan, yang sakit dibanding yang sembuh, relatif di atas 40 persen. Wahidin juga menyebut, hasil pengamatan Dinas Kesehatan Pemprov Banten, tingkat penularan semakin rendah. Satu orang maksimal menularkan dua orang.

Orang nomor satu di Banten ini juga memberikan opsi kepada bupati/wali kota se-Tangerang Raya, jika PSBB dilanjutkan sambil melakukan perbaikan ulang dan melengkapi fasilitas yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Ia juga meminta Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Banten berkoordinasi dengan Tim Gugus Tugas COVID-19 Provinsi Banten, serta segera menyampaikan Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri, termasuk surat edaran untuk pondok pesantren.

Nah, ini juga harus diperhatikan, yaitu soal pemotongan hewan kurban. Menurut Wahidin Halim harus disesuaikan dengan semangat berkurban masyarakat. Artinya, jangan mencabut tradisi yang selama ini sudah berlaku di masyarakat, yaitu di masjid. Kalau di rumah pemotongan hewan, kata Wahidin Halim, dikhawatirkan akan ada gejolak sosial. Sekali lagi, pemotongan dilakukan di masjid, dan pemotong alias jagal harus mengikuti protokol kesehatan.

Sebagai masukan dari masyarakat terkait penerapan PSBB di Tangerang Raya, khususnya Kabupaten Tangerang, kebijakannya diperpanjang ya harus tegas dan konsisten. Peraturan PSBB dan protokol kesehatan jangan diabaikan, jangan terkesan formalitas dan ‘lelenongan’.

“Karena ini anggaran ratusan milyar, tapi masyarakat tidak menerima sentuhan sejauh mana bahayanya COVID-19 dari pemerintah, sehingga masyarakat cuek dan masa bodo karena tidak tegasnya peran pemerintah dan gugus tugasnya,” ungkap salah seorang tokoh pemuda sekaligus pemerhati sosial di Kabupaten Tangerang, Saepul.

Catatan-catatan semacam ini, hendaknya juga harus ditanggapi serius oleh pemerintah, karena penanganan virus yang sudah menjadi pandemi global dan sudh menyebar di lebih dari 200 negara di dunia tersebut, tidak boleh main-main, apalagi hanya coba-coba.

Dan, beredarnya foto Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar di tengah kerumunan warga yang mengabaikan physical distancing saat berkunjung di Pasar Curug beberapa waktu lalu, juga jangan dianggap enteng. Karena, jangan sampai pula kepala daerah di Kabupaten Tangerang menjadi contoh penyebaran COVID-19 hanya gara-gara mengabaikan protokol kesehatan dan aturan PSBB!

Banyu Bening