Hampir delapan tahun setelah majalah Jerman Der Spiegel menerbitkan surel-surel bocoran dari tubuh klub, kasus pelanggaran aturan keuangan Manchester City memasuki babak paling menentukan. Pada 29 September 2026, Premier League mempublikasikan putusan komisi independen yang menyatakan City bersalah atas seluruh dakwaan pelanggaran aturan keuangan selama sembilan musim, serta sebagian besar dakwaan tidak bekerja sama dengan penyelidikan. Pihak City sendiri telah menyatakan tidak bersalah dan pada 1 Oktober resmi mengajukan banding. Hingga saat ini sanksi belum dijatuhkan, dan diperkirakan masih akan menunggu waktu yang cukup lama. Tulisan ini merunut perjalanan kasus tersebut dari awal, menjelaskan apa yang sebenarnya dituduhkan dan dinyatakan terbukti, memetakan proses hukum yang kini berjalan, lalu membandingkannya dengan klub-klub lain yang pernah dihukum karena pelanggaran keuangan.
Ringkasan cepat kasus ini.
| Hal | Keterangan |
|---|---|
| Klub | Manchester City (dimiliki Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan) |
| Periode yang dipersoalkan | 2009/10 hingga 2017/18 (sembilan musim) |
| Dakwaan | 115 dakwaan, diumumkan 6 Februari 2023 |
| Sidang | 16 September – Desember 2024, tertutup |
| Putusan | Dipublikasikan 29 September 2026: bersalah atas semua dakwaan pelanggaran keuangan dan sebagian besar dakwaan tidak kooperatif |
| Temuan utama | Kontrak sponsor “palsu” (sham) dalam skema pendanaan terselubung; pendapatan digelembungkan sekitar £830 juta |
| Status saat ini | City mengajukan banding 1 Oktober 2026; sidang sanksi terpisah belum dijadwalkan |
| Sanksi yang mungkin | Teguran, denda tanpa batas, pengurangan poin, sanksi olahraga lain, hingga rekomendasi pengusiran dari liga |
Latar belakang: uang, ambisi, dan aturan yang belum ada
Pada 2008, Abu Dhabi United Group (ADUG) milik Sheikh Mansour mengambil alih Manchester City dari mantan perdana menteri Thailand Thaksin Shinawatra. Sheikh Mansour adalah anggota keluarga penguasa Abu Dhabi, wakil presiden sekaligus wakil perdana menteri Uni Emirat Arab. Pada 2013, Mansour dan Ketua City Khaldoon Al Mubarak mendirikan City Football Group untuk mengelola kepemilikan sepak bola ADUG.
Dua tahun pertama kepemilikan baru ditandai belanja pemain besar-besaran. Laporan The Guardian pada 2010 menyebut Mansour menyuntikkan dana lebih dari £650 juta untuk menutup pengeluaran transfer, yang mendatangkan nama-nama seperti Yaya Touré, David Silva, Samir Nasri, dan Sergio Agüero. Pola ini mengingatkan pada Chelsea di bawah Roman Abramovich, dan sejumlah kritikus menyebutnya “doping finansial”.
Di sisi regulasi, UEFA mengumumkan aturan Financial Fair Play (FFP) pada 2009, dan Premier League menyusun aturan Profit and Sustainability Rules (PSR) pada 2013. Tujuan keduanya serupa: mencegah klub membelanjakan jauh melebihi pendapatannya. Titik krusialnya, pemasukan klub dihitung, sehingga pertanyaan apakah suatu sponsor benar-benar membayar dengan uangnya sendiri menjadi sangat penting. Sponsor yang terlalu murah hati dari lingkaran pemilik bisa menggelembungkan pendapatan di atas kertas dan membuat klub tampak patuh.
Awal mula kasus: bocoran Football Leaks, November 2018
Kasus ini bermula dari bocoran dokumen. Pada November 2018, konsorsium jurnalis European Investigative Collaborations (EIC) melanjutkan proyek “Football Leaks”, berakar dari data yang dibocorkan peretas Rui Pinto. Pada 5–8 November, Der Spiegel menerbitkan laporan empat seri tentang City, yang menurut mereka menunjukkan bukti kontrak yang tanggalnya dimundurkan, pembayaran sponsor semu, dan praktik bisnis ugal-ugalan.
Beberapa klaim yang paling disorot waktu itu:
- Sponsor yang dibiayai pemilik. Surel internal disebut menunjukkan sponsor dari Abu Dhabi seperti Etihad Airways, Etisalat, dan Aabar tidak sepenuhnya membayar dari kantong sendiri. Dalam satu contoh yang diberitakan, kontrak Etihad senilai £67,5 juta untuk 2015 hanya didanai £8 juta oleh maskapai itu, sisanya disebut dialirkan lewat ADUG.
- Kontrak ganda Roberto Mancini. Pelatih City era 2009 itu disebut menandatangani dua kontrak sekaligus: satu dengan City, satu lagi dengan klub Abu Dhabi, Al Jazira, sebagai “penasihat.” Gaji dari Al Jazira dilaporkan lebih besar daripada dari City.
- Strategi menghadapi FFP. Dokumen-dokumen itu memperlihatkan upaya internal mencari cara agar klub lolos aturan.
Respons City sejak awal konsisten: klub menolak berkomentar soal materi yang diretas atau dicuri dan dikutip di luar konteks, serta menyebut upaya merusak reputasi klub sebagai kerja yang terorganisasi dan jelas dari pihak yang tidak menyukai mereka.
Babak pertama: UEFA dan Pengadilan Arbitrase Olahraga (2019–2020)
Pada Maret 2019, UEFA membuka penyelidikan formal, dan pada saat bersamaan Premier League mengumumkan penyelidikannya sendiri.
Pada Februari 2020, badan pengawas keuangan UEFA menyatakan City melakukan pelanggaran serius terhadap aturan FFP dengan melebih-lebihkan pendapatan sponsor antara 2012 dan 2016. Hukumannya: larangan tampil di kompetisi Eropa dua musim dan denda €30 juta.
City membawa perkara ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS). Pada Juli 2020, CAS membatalkan larangan tersebut. Pertimbangannya, sebagian besar dugaan pelanggaran tidak terbukti atau sudah kedaluwarsa karena melewati batas lima tahun menurut aturan UEFA. City tetap dinyatakan tidak kooperatif dengan penyelidikan UEFA dan didenda €10 juta.
Dua hal dari episode ini penting untuk memahami kasus 2026. Pertama, kemenangan di CAS dipakai City sebagai argumen bahwa tuduhan tidak berdasar. Kedua, kasus Premier League berbeda: aturannya berbeda, badan pemutusnya berbeda, dan masalah kedaluwarsa tidak berlaku dengan cara yang sama.
Premier League mendakwa: 115 tuduhan (Februari 2023)
Penyelidikan Premier League berlangsung lebih dari empat tahun. Pada 6 Februari 2023, liga mengumumkan temuannya dan merujuk perkara ke komisi independen. Dakwaannya mencakup sembilan musim, dari 2009 hingga 2018, dengan rincian:
| Kategori dakwaan | Jumlah |
|---|---|
| Gagal menyampaikan informasi keuangan yang akurat | 54 |
| Gagal menyampaikan rincian akurat pembayaran pemain dan manajer | 14 |
| Pelanggaran aturan PSR Premier League (2015–2018) | 7 |
| Pelanggaran aturan UEFA, termasuk FFP (2013–2018) | 5 |
| Gagal bekerja sama dengan penyelidikan Premier League (Desember 2018–Februari 2023) | 35 |
| Total | 115 |
Angka-angka ini memberi gambaran bahwa perkara ini tidak sekadar soal belanja berlebihan. Inti tuduhannya adalah ketidakjujuran pelaporan: apakah klub menyampaikan angka yang benar kepada liga dan regulator.
City membantah semuanya. Dalam pernyataan awal, klub menyebut punya bukti tak terbantahkan dan berharap perkara ini dituntaskan sekali dan untuk selamanya.
Sidang tertutup dan penantian panjang (2024–2026)
Sidang berlangsung secara tatap muka sejak 16 September 2024 dan berakhir pada Desember 2024. Sesuai aturan liga, sidang bersifat rahasia. Pembelaan City dipimpin pengacara Inggris David Pannick. Tiga anggota komisi independen yang ditunjuk Ketua Panel Yudisial Premier League mendengarkan perkara selama sekitar sepuluh minggu.
Setelah itu datang jeda yang luar biasa. Berulang kali beredar perkiraan bahwa putusan akan terbit bulan depan, dari awal 2025 hingga musim panas 2025, namun tak kunjung muncul. Komisi sendiri belakangan menyebut lamanya waktu penyusunan putusan sebagai hal yang disesalkan. Sepanjang masa tunggu itu City terus bertanding dan memenangi trofi, termasuk Piala FA dan Piala Liga 2026, sementara awan putusan menggantung di atas setiap capaian.
Di tengah penantian, empat klub besar Inggris, yakni Arsenal, Liverpool, Manchester United, dan Tottenham, dilaporkan The Times pada November 2024 mengirim pemberitahuan hukum formal (formal legal notices) yang dapat menjamin hak mereka untuk menuntut ganti rugi jika City terbukti melanggar. Alasannya, jika mereka menunggu putusan terlalu lama, berisiko membuat klaim melewati batas kedaluwarsa enam tahun yang bisa ditarik mundur hingga November 2018, yakni saat pertama kali dokumen keuangan City terekspos.
Putusan: apa yang dinyatakan terbukti
Kabar putusan pertama bocor pada 25 September 2026 lewat laporan David Ornstein dari The Athletic, yang menyebut City bersalah atas 114 dari 115 dakwaan. Pada 29 September, Premier League secara resmi mempublikasikan putusan beserta ringkasannya. Menurut pernyataan liga, komisi menemukan City bersalah atas semua dakwaan pelanggaran keuangan serius selama sembilan musim, dan atas sebagian besar dakwaan tidak bekerja sama.
Catatan tentang angka hitungan “114 dari 115” beredar luas, namun komisi sendiri mengelompokkan dakwaan ke dalam kategori yang lebih besar dan tidak merangkum putusannya sebagai satu skor tunggal. Menurut analisis pakar yang beredar, satu kategori dakwaan tidak bekerja sama (Dakwaan 4(B)) tidak terbukti. Sebagian media Inggris menyebut seluruh 80 dakwaan keuangan terbukti dan 34 dari 35 dakwaan ketidakkooperatifan.
Temuan pokok komisi, sebagaimana dirangkum Premier League dan media:
- Skema pendanaan terselubung. Antara 2009/10 dan 2017/18, City mengatur kontrak palsu (sham) dengan sejumlah mitra komersial sebagai bagian dari apa yang disebut komisi Disguised Funding Scheme. Pendapatan klub digelembungkan sekitar £830 juta.
- Pendapatan digelembungkan, biaya ditekan. Digabungkan, rekayasa itu menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya yang dilaporkan lebih dari £900 juta (sebagian laporan menyebut £920 juta).
- Akun yang menyembunyikan kondisi sebenarnya. Klub menyerahkan laporan keuangan yang menutupi kondisi finansial sesungguhnya dari auditor dan regulator sepak bola.
- Pelanggaran batas belanja. City melanggar secara signifikan batas belanja Premier League maupun UEFA.
- Tidak kooperatif. Selama penyelidikan, City gagal bekerja sama dan bertindak dengan itikad baik terhadap liga.
Salah satu bagian paling tajam dari putusan adalah soal pembelaan City. Klub berargumen bahwa dana sponsor berasal dari pemerintah Abu Dhabi, bukan dari ADUG milik Mansour, dan bahwa liga salah memahami cara sponsor Abu Dhabi membiayai kontrak. Komisi menolak penjelasan itu dan menyebutnya sebagai penjelasan yang dikarang jauh setelah kejadian demi menutupi realitas skema pendanaan terselubung. Perlu dicatat, badan milik negara tidak dilarang menjadi sponsor menurut aturan Premier League. Persoalannya adalah dari mana uang itu sebenarnya berasal dan bagaimana dicatat.
Tanggapan City dan pihak terkait
City menyatakan kecewa dan terkejut, menegaskan klub tidak bersalah, dan berjanji akan tanpa henti menempuh semua jalur regulasi dan hukum yang tepat. Ketua Khaldoon Al Mubarak menyatakan tidak ada yang berubah dan keyakinan klub membuktikan ketidakbersalahannya sama kuatnya dengan awal kasus. CEO Ferran Soriano mengirim pesan video kepada karyawan dengan nada serupa.
Sponsor utama City, Etihad Airways, menyatakan sedang mempertimbangkan langkah hukum terhadap Premier League, karena putusan menyebut sebagian kontrak sponsor sebagai kontrak palsu.
Proses yang sedang berjalan: banding, sanksi, dan jalur hukum lain
Banding
City mengajukan banding pada pukul 19.00 waktu setempat, Kamis, 1 Oktober 2026, sehari sebelum tenggat. Klub menyebut bandingnya komprehensif dan menilai putusan tidak aman (unsafe). Premier League mengonfirmasi banding diterima oleh Ketua Panel Yudisial dan menyatakan sidang Dewan Banding akan tertutup dan rahasia sampai publikasi hasilnya diizinkan.
Hal-hal yang sudah diketahui tentang mekanisme banding:
- Dewan Banding beranggotakan tiga orang, satu di antaranya pernah menjabat hakim dan menjadi ketua. Mereka adalah panel baru, berbeda dari tiga anggota komisi yang memutus perkara.
- Banding bukan sidang ulang penuh. City harus menunjukkan kesalahan mendasar dalam putusan awal.
- Menurut aturan baru liga, sidang banding harus selesai dalam 12 minggu sejak banding diajukan dan tidak boleh lebih dari lima hari berturut-turut. Setelah itu, putusan disebut harus keluar dalam 30 hari.
- Bandingnya diperkirakan bisa molor hingga 2027 jika City berargumen bahwa aturan banding yang dipercepat itu tidak berlaku bagi perkara yang dakwaannya diajukan pada 2023 dan disidangkan pada 2024, sebelum aturan baru tersebut ada.
- Strategi yang diperkirakan: City akan terus berargumen bahwa dana sponsor, termasuk dari Etihad, datang langsung dari pemerintah Abu Dhabi, bukan dari ADUG.
Sanksi
Sanksi diputuskan di sidang terpisah, juga rahasia, di hadapan komisi yang sama. Premier League akan mengusulkan hukuman yang dianggap tepat, City akan membela diri, lalu komisi memutuskan. Tanggal sidang belum diumumkan, dan belum jelas apakah sanksi bisa dijatuhkan sebelum banding diputus atau keduanya berjalan bersamaan. Premier League hanya menyatakan ingin proses selesai secepat mungkin.
Menurut aturan liga, sanksi yang tersedia mencakup teguran, denda tanpa batas, pengurangan poin, sanksi olahraga lain, dan rekomendasi agar klub dikeluarkan dari liga. Premier League tidak punya tabel sanksi baku untuk pelanggaran keuangan; klub-klub sengaja menghindarinya agar tidak ada yang melanggar aturan sambil menghitung “harga hukuman”. Pada Februari 2025, CEO liga Richard Masters mengatakan sedang mempertimbangkan tabel sanksi. Pencabutan gelar lama tidak disebut eksplisit sebagai sanksi dalam Aturan W.51, meski kerap dibahas sebagai kemungkinan teoretis. Wajar bila hal itu tidak dianggap sebagai hasil yang pasti.
Jika City dikeluarkan dari Premier League, itu berbeda dari degradasi: klub harus mengajukan diri kembali ke piramida sepak bola melalui FA, dan aturan EFL menyebut anggota baru masuk di League Two. Pilihan itu memerlukan persetujuan suara klub-klub EFL.
Jalur lain setelah banding
Putusan Dewan Banding menjadi akhir dari bagian proses ini. City tidak bisa membawa perkara ke CAS, tetapi bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi (High Court) Inggris dengan argumen bahwa prosesnya tidak adil dan tidak imparsial.
Gugatan perdata
Di luar disiplin liga, ada potensi tuntutan ganti rugi. Selain klub-klub yang sudah memesan haknya melalui formal legal notices, pemain Premier League dan agen mereka dilaporkan menjajaki klaim kehilangan pendapatan jika vonis dikuatkan setelah banding. Klub-klub lain juga dilaporkan berencana menggugat atas kerugian olahraga dan sponsor selama periode pelanggaran. Semua ini bergantung pada hasil banding.
Preseden: klub Premier League yang pernah dihukum karena pelanggaran keuangan
Kasus City tidak muncul tanpa riwayat. Berikut contoh klub Premier League yang pernah dihukum karena persoalan keuangan, diurutkan dari yang terbaru.
Chelsea (2026): denda terbesar dalam sejarah liga, tanpa pengurangan poin
Pada Maret 2026, Chelsea menerima dua kesepakatan sanksi setelah secara sukarela melaporkan potensi pelanggaran historis kepada liga. Kasus utama menyangkut pelaporan keuangan dan pembayaran pihak ketiga pada era kepemilikan sebelumnya: denda £10 juta dan larangan transfer tim utama selama satu tahun yang ditangguhkan (berlaku bila terjadi pelanggaran baru dalam dua tahun). Kasus terpisah soal pembinaan usia muda menghasilkan denda £750.000 dan larangan sembilan bulan mendaftarkan pemain akademi dari klub Premier League dan EFL lain. Total £10,75 juta menjadi sanksi finansial terbesar yang pernah dijatuhkan Premier League. Liga menyatakan hitungan ulang menunjukkan Chelsea tetap tidak akan melanggar batas PSR seandainya pembayaran historis itu dimasukkan dengan benar.
Keputusan tanpa pengurangan poin ini memicu kemarahan Everton dan Nottingham Forest, yang menilai ada standar ganda. Menurut pemberitaan, mereka menyoroti bahwa putusan Chelsea tidak menyinggung “keuntungan olahraga” padahal Chelsea meraih banyak trofi pada periode pembayaran tersebut.
Everton (2023/24): pengurangan poin PSR pertama dalam sejarah
Everton menjadi klub pertama yang dikurangi poin karena melanggar PSR. Pada 17 November 2023, komisi independen mengurangi 10 poin, hukuman terbesar dalam sejarah Premier League saat itu. Komisi menghitung kerugian Everton pada periode penilaian hingga musim 2021/22 sebesar £124,5 juta, melampaui batas £105 juta (selisih sekitar £19,5 juta). Pada 26 Februari 2024, Dewan Banding memangkasnya menjadi enam poin. Pada 8 April 2024, komisi menjatuhkan hukuman kedua, dua poin, untuk pelanggaran periode berikutnya yang melampaui batas sekitar £16,6 juta. Dengan demikian total delapan poin hilang dalam satu musim. Everton finis ke-15 dengan 40 poin dan selamat dari degradasi.
Nottingham Forest (2023/24): empat poin
Forest dirujuk ke komisi independen pada Januari 2024 setelah melaporkan kerugian jauh di atas batas yang diizinkan bagi mereka (£61 juta), dengan selisih £34,5 juta. Pada 18 Maret 2024, mereka dikurangi empat poin; banding ditolak pada 7 Mei. Hukuman Forest lebih ringan karena kerja sama dan pengakuan dini. Forest finis ke-17 dengan 32 poin, enam poin di atas Luton Town yang terdegradasi.
Leicester City (2024–2026): lolos di satu jalur, dihukum di jalur lain
Leicester didakwa pada Maret 2024 melanggar batas kerugian Premier League untuk periode hingga 30 Juni 2023. Pada September 2024, Dewan Banding memenangkan klub karena komisi dinilai tidak berwenang: periode akuntansi berakhir sebulan dua hari setelah Leicester terdegradasi. Namun, Leicester kemudian dirujuk atas pelanggaran aturan P&S EFL musim 2023/24. Pada 5 Februari 2026, komisi menemukan mereka melampaui batas £83 juta sebesar £20,8 juta dan merekomendasikan pengurangan enam poin di Championship, yang disahkan Dewan EFL. Dewan Banding menguatkan sanksi itu pada April 2026.
Portsmouth (2010): sembilan poin karena bangkrut
Portsmouth memasuki administrasi (kepailitan) pada 26 Februari 2010 setelah berbulan-bulan bermasalah soal gaji dan pajak yang belum dibayar. Aturan liga otomatis memberi hukuman sembilan poin, diterapkan pada 17 Maret. Ini masih menjadi pengurangan poin final terbesar yang diteguhkan dalam satu kasus disiplin Premier League. Portsmouth finis juru kunci dan terdegradasi, tetapi pada Mei tahun itu tampil di final Piala FA.
West Ham (2007): denda rekor karena kontrak tersembunyi
Pada 2006, West Ham merekrut Carlos Tevez dan Javier Mascherano dengan perjanjian tersembunyi yang memberi pihak ketiga pengaruh kontraktual signifikan atas pemain. West Ham mengaku melanggar aturan dan pada 27 April 2007 didenda £5,5 juta, rekor Premier League kala itu, tanpa pengurangan poin. Tevez membantu West Ham selamat, sementara Sheffield United terdegradasi. Sheffield United kemudian menggugat dan mencapai penyelesaian di luar pengadilan pada 2009 senilai yang dilaporkan sekitar £20 juta. Kasus ini menjadi contoh awal bahwa klub yang dirugikan bisa mengejar ganti rugi perdata.
Tottenham (1994): hukuman berat yang menguap
Pada Juni 1994, FA menjatuhkan hukuman 12 poin, larangan Piala FA, dan denda £600.000 atas pembayaran tidak wajar kepada pemain pada kepemilikan sebelumnya. Lewat banding, pengurangan poin turun menjadi enam sementara denda naik menjadi £1,5 juta. Panel arbitrase akhirnya menghapus pengurangan poin dan larangan Piala FA, menyisakan denda. Kasus ini menunjukkan bagaimana sanksi olahraga bisa berubah drastis lewat banding.
Perbandingan ringkas
| Klub | Tahun | Pelanggaran | Hukuman akhir |
|---|---|---|---|
| Tottenham | 1994 | Pembayaran tidak wajar ke pemain | Denda £1,5 juta; pengurangan poin dan larangan Piala FA dibatalkan |
| West Ham | 2007 | Perjanjian tersembunyi kepemilikan pemain (Tevez/Mascherano) | Denda £5,5 juta |
| Portsmouth | 2010 | Masuk administrasi (kepailitan) | Pengurangan 9 poin |
| Everton | 2023/24 | Melampaui batas kerugian PSR (dua kasus) | 6 poin (setelah banding) + 2 poin = 8 poin |
| Nottingham Forest | 2023/24 | Melampaui batas kerugian PSR (£34,5 juta) | 4 poin |
| Leicester City | 2026 | Melampaui batas P&S EFL (£20,8 juta) | 6 poin di Championship; dikuatkan di banding |
| Chelsea | 2026 | Pelaporan keuangan dan pembayaran pihak ketiga masa lalu | Denda £10 juta + larangan transfer ditangguhkan; denda £750.000 + larangan akademi 9 bulan |
Apa yang membuat kasus City berbeda
Perbandingan di atas menunjukkan perbedaan mendasar. Kasus Everton, Forest, dan Leicester berkisar pada besaran kerugian yang melewati batas, dengan selisih puluhan juta pound dan klub yang mengakui pelanggaran. Kasus Portsmouth soal kebangkrutan. Kasus Chelsea berupa pelaporan sukarela atas pelanggaran historis.
Kasus City menyangkut tuduhan, yang kini dinyatakan terbukti oleh komisi, bahwa angka dalam pembukuan direkayasa: pendapatan digelembungkan sekitar £830 juta lewat kontrak yang dinilai palsu, dan klub tidak kooperatif selama penyelidikan. Skalanya, durasinya (investigasi sejak 2018, dakwaan 2023, putusan 2026), dan jumlah dakwaannya belum pernah ada tandingannya. Kasus ini juga satu-satunya yang diperdebatkan klub dengan menyangkal seluruh dasar faktanya, bukan sekadar besaran pelanggaran atau berat hukuman.
Ada pula pertanyaan keadilan yang membayangi: Everton dan Forest dihukum karena selisih belasan hingga puluhan juta pound, sementara angka pada kasus City berkali-kali lipat lebih besar. Karena Premier League tidak punya tabel sanksi baku, tak ada rumus yang bisa memastikan seperti apa hukuman akhirnya.
Apa Yang perlu dipantau
- Penunjukan Dewan Banding dan jadwal sidang. Apakah aturan banding dipercepat berlaku bagi City, dan apakah sidang selesai sebelum Natal atau bergeser ke 2027.
- Sidang sanksi. Kapan digelar, apakah mendahului atau sejalan dengan banding, dan apakah sanksi olahraga (pengurangan poin) bisa berlaku pada musim ini.
- Langkah hukum lanjutan. Kemungkinan gugatan City ke Pengadilan Tinggi, gugatan Etihad terhadap liga, serta klaim ganti rugi dari klub, pemain, dan agen.
- Pertanyaan yang belum terjawab. Apakah gelar-gelar yang diraih pada periode tersebut akan dipersoalkan secara formal, mengingat Aturan W.51 tidak secara eksplisit menyebut pencabutan gelar.
City sendiri menegaskan akan menempuh seluruh jalur yang tersedia. Dengan banding yang baru diajukan, sidang sanksi yang belum terjadwal, dan kemungkinan gugatan perdata, kasus ini hampir pasti belum selesai dalam waktu dekat.
